JAKARTA - Optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional pada awal 2026 menguat seiring besarnya stimulus belanja pemerintah menjelang Idulfitri. Lonjakan alokasi Tunjangan Hari Raya dan Bonus Hari Raya diyakini menjadi pendorong utama konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 bisa mencapai 5,5% hingga 5,6%, karena naiknya nilai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR). Proyeksi tersebut lebih tinggi dibanding capaian kuartal sebelumnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI-Polri, hingga pensiunan tahun ini. Anggaran besar ini disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat pada momentum hari raya.
Jumlah tersebut naik sekitar 10% dibandingkan anggaran tahun lalu sekitar Rp49 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga konsumsi domestik tetap kuat.
Sementara itu, BHR untuk tahun ini mencapai Rp220 miliar. Dana tersebut juga menjadi tambahan stimulus bagi kelompok pekerja sektor informal tertentu.
Menurut Airlangga, jumlah itu juga naik 50% dibandingkan tahun lalu sekitar Rp110 miliar. Peningkatan signifikan ini diharapkan memperluas dampak belanja masyarakat menjelang Lebaran.
"Sehingga tentunya kami berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini akan lebih tinggi dibandingkan kuartal IV yang lalu [5,39%]. Jadi kita menargetkan antara 5,5% sampai 5,6%," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Rincian Alokasi THR untuk ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan
Terkait THR untuk ASN, TNI-Polri, PPPK, hingga pensiunan, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pembagian ini dilakukan agar distribusi berjalan proporsional sesuai jumlah penerima.
Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun. Kelompok ini mencakup pegawai aktif di instansi pusat serta aparat keamanan.
Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk pegawai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun. Pencairan ini diharapkan membantu menjaga kesejahteraan para pensiunan menjelang hari raya.
Mantan Menteri Perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh. Kepastian pembayaran penuh ini menjadi kabar positif bagi para penerima.
Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh komponen tersebut dibayarkan tanpa pemotongan.
Jadwal Pencairan dan Perbedaan dengan Gaji ke-13
Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari 2026. Proses ini dilakukan lebih awal agar dana dapat segera berputar di masyarakat.
Penyaluran bertahap tersebut diharapkan memberi cukup waktu bagi penerima untuk merencanakan kebutuhan hari raya. Pemerintah juga memastikan mekanisme berjalan sesuai prosedur administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Kedua komponen ini memiliki jadwal dan mekanisme berbeda.
Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda. Skema ini mengikuti pola yang sudah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga. Pernyataan tersebut menegaskan tidak ada perubahan jadwal untuk komponen gaji tambahan tersebut.
Dorongan Pemberian BHR untuk Mitra Ojol
Terkait BHR untuk Ojol, pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 Lebaran Idulfitri 2026. Imbauan ini bertujuan agar para mitra pengemudi dapat menikmati tambahan penghasilan sebelum hari raya.
“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima," jelasnya. Cakupan penerima tersebut menunjukkan besarnya kelompok yang terdampak kebijakan ini.
Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan. Pemerintah tidak menetapkan kewajiban, namun mendorong partisipasi aktif perusahaan aplikasi.
Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi. Kontribusi dua aplikator besar ini mencakup mayoritas penerima.
Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. Partisipasi berbagai platform diharapkan memperluas dampak kebijakan.
“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga. Penyaluran lebih awal dinilai penting agar dana benar-benar dimanfaatkan optimal oleh para penerima.
Secara keseluruhan, peningkatan THR dan BHR pada 2026 menjadi instrumen fiskal yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah berharap lonjakan konsumsi musiman mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ke kisaran 5,5% hingga 5,6%.
Dengan dukungan belanja negara yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, optimisme terhadap daya beli masyarakat pun meningkat. Pemerintah menempatkan konsumsi domestik sebagai jangkar utama pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.