JAKARTA - Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan program khusus serta alokasi anggaran terintegrasi guna memulihkan kawasan perkebunan kopi Gayo berbasis agroforestri. Langkah ini diambil menyusul dampak bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Provinsi Aceh.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan bahwa intervensi dilakukan melalui skema pendampingan intensif bagi petani lokal di kluster Dataran Tinggi Gayo oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial.
"Contohnya adalah di Aceh, Dataran Gayo, di situ terjadi banyak longsor ya kemudian ada juga banjir, di situ adalah komoditas kopi Gayo. Kami melalui Ditjen Perhutanan Sosial akan ada program dan anggaran untuk melakukan pendampingan bagaimana kemudian agroforestri kopi di daerah terdampak itu bisa dipulihkan," kata dia.
Pemulihan ini mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, hingga Kabupaten Gayo Lues. Selain menggunakan DIPA APBN, Kemenhut juga mengusulkan pendanaan alternatif melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Kementerian menargetkan realisasi Anggaran Biaya Tambahan tahun 2026 untuk pemulihan kawasan hutan rusak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp8 triliun.
Pihak parlemen melalui Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alexandra Lukman, mendesak agar anggaran pemulihan bencana segera diselesaikan agar tidak terus dialihkan ke anggaran tahun berikutnya.
"Biar konkret, karena bencananya di 2025 maka argumentasinya adalah ABT tahun 2026. Oke sampai sekarang belum direalisasikan. Yang kami maksud adalah ini jangan jadi ABT 2027. Ya kalau ABT-ABT terus ya kapan mau diselesaikan pemulihannya? Gitu lho. Oke. Sepakat gitu ya Pak Wamen?," kata Alexandra.