JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengintensifkan koordinasi serta sinkronisasi antara jajaran pemerintah pusat dan daerah demi mengawal jalannya aneka program prioritas Presiden.
Salah satu wujud implementasi langkah tersebut dijalankan lewat pergelaran Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III yang bertempat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
"Kegiatan ini diselenggarakan guna menghasilkan gambaran komprehensif terkait capaian, kendala, dan kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah," kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Yusharto mengemukakan bahwa peta capaian tersebut ke depan bakal dialokasikan sebagai materi perumusan rekomendasi strategi kebijakan yang jauh lebih operasional serta peka terhadap kondisi riil di lapangan.
Menurut pandangannya, kesuksesan eksekusi program prioritas nasional tidak cuma bergantung pada mutu kebijakan rancangan pemerintah pusat, melainkan dipengaruhi kompetensi segenap pemangku kebijakan dalam mengimplementasikannya di daerah.
Oleh sebab itu, konsolidasi lintas sektor menjadi kunci utama demi memastikan 10 Program Direktif Presiden, meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, penekanan inflasi, Makan Bergizi Gratis, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, bergulir optimal bagi publik.
Di samping itu, Yusharto menggarisbawahi bahwa aspek validitas data merupakan instrumen krusial guna menjamin rentetan program tersebut beroperasi tepat sasaran, sehingga pemda wajib mengantongi basis data yang akurat.
"Kuncinya bukan banyaknya data, tapi ketepatan data untuk keputusan. Untuk 10 program prioritas, data harus bisa menjawab tiga pertanyaan: siapa, di mana, dan apa progresnya sampai level kabupaten, kota dan bahkan kecamatan hingga kelurahan bila memungkinkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa Komisi II DPR RI memegang komitmen penuh untuk mengawal jalinan sinergi pusat dan daerah agar ragam kebijakan nasional terealisasi optimal.
Langkah ini dipandang bernilai penting guna memastikan target pembangunan nasional, terkhusus pada sektor ekonomi, kemaslahatan masyarakat, serta pembenahan mutu SDM, dapat diwujudkan lewat regulasi efektif di daerah.
Lebih jauh, Rifqi menaruh harapan agar agenda Rakor Regional Batch III ini sanggup memproduksi formulasi rekomendasi kebijakan yang inovatif sekaligus aplikatif demi memperkokoh keterpaduan pusat dan daerah.
"Saya berharap rakor regional ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi rasional, out of the box dan kemudian menjadi bekal bagi kami di tingkat pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mensinergikan pusat dan daerah," tuturnya.