JAKARTA – Agenda sosialisasi serta proses registrasi Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di area Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dilaporkan ramai dipadati oleh ratusan warga yang sangat antusias.
Kaum warga terpantau sudah mulai berdatangan sejak waktu pagi hari guna menggali rilis informasi sekaligus menjajal langsung pengoperasian Portal Perlinsos yang mendata masyarakat ke sistem perlindungan sosial nasional.
Aktivitas yang diikuti oleh sekitar 200 orang warga setempat ini menjadi bagian dari proyek strategis jajaran pemerintah untuk membenahi tingkat akurasi data para keluarga penerima manfaat bansos.
Melalui skema kunjungan jurnalistik yang diinisiasi oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), rekan media diajak memantau langsung demonstrasi Portal Perlinsos hingga proses pendaftaran warga.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya memaparkan bahwa digitalisasi Perlinsos menempati posisi sebagai ikhtiar serius pemerintah agar warga yang berhak tidak luput dari pendataan.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.
Dirinya juga mengimbau segenap elemen masyarakat luas agar senantiasa memperketat keamanan data pribadi masing-masing serta mewaspadai rupa-rupa modus aksi penipuan online yang mengatasnamakan program bansos.
Warga diminta untuk tidak gegabah membagikan dokumen privasi, nomor kode OTP, hingga kata sandi kepada oknum tidak dikenal serta tidak teperdaya oleh pihak yang menjanjikan pencairan dana bansos secara cepat.
Pada momentum yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menyatakan bahwa program sinkronisasi data menjadi satu dari sekian agenda mendesak pemerintah dalam membenahi sistem Perlinsos.
Robben menyebut pemerintah tengah berupaya menyatukan aneka macam basis sumber data yang selama ini masih tersebar terpisah, seperti instrumen data DTKS, Regsosek, hingga P3KE menjadi satu kesatuan data terpadu.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini tercatat masih ada sekitar 365.348 jiwa warga di area Kota Surabaya yang statusnya belum terklasifikasi secara jelas ke dalam klaster desil tingkat kesejahteraan masyarakat.
Persoalan ini dinilai perlu segera dituntaskan agar rupa-rupa program jaminan kesejahteraan dari pemerintah, termasuk paket bantuan sosial dan program Sekolah Rakyat, dapat tersalurkan secara lebih presisi.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika menjabarkan bahwa Portal Perlinsos sengaja dirancang demi memotong durasi proses registrasi dan verifikasi data warga.
Sistem kerja platform digital baru ini mengandalkan optimalisasi pemanfaatan identitas digital serta mekanisme sistem pertukaran data antar-kementerian dan lembaga negara yang sudah saling terintegrasi.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.
Wilayah Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari total 42 wilayah perkotaan yang menjadi proyek percontohan awal dari jalannya implementasi Program Digitalisasi Perlinsos di tanah air.
Sebelum tahapan uji coba digulirkan, pihak Pemerintah Kota Surabaya dilaporkan telah merampungkan rupa-rupa persiapan teknis, mulai dari sosialisasi internal dinas hingga pelatihan bagi para agen Perlinsos.
Capaian angka aktivasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan warga Surabaya diklaim sudah menyentuh 99,67 persen, sedangkan untuk tingkat aktivasi IKD para agen Perlinsos bahkan telah mulus menembus 100 persen.