JAKARTA - Institute for Policy Studies (IPS) menganggap hilirisasi kian bertransformasi menjadi dinamo penggerak utama investasi nasional sepanjang masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan capaian investasi berbasis hilirisasi yang menyentuh angka Rp147,5 triliun atau berkisar 29,6 persen dari total akumulasi investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.
Peneliti IPS Indra Kusumawardhana menjelaskan hasil tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi tidak lagi sekadar menjadi regulasi pengolahan sumber daya alam biasa, melainkan telah bermutasi menjadi instrumen taktis guna memacu pergeseran roda ekonomi nasional lewat pengokohan nilai tambah, penyolidan industri dalam negeri, serta distribusi investasi yang merata di pelbagai daerah.
"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.
Bersandarkan pada analisis IPS, sektor komoditas mineral konsisten menempati posisi selaku penyumbang terbesar bagi investasi hilirisasi dengan angka menyentuh Rp98,3 triliun.
Suntikan modal paling masif bersumber dari komoditas nikel dengan nominal Rp41,5 triliun, mengekor di belakangnya tembaga senilai Rp20,7 triliun, serta besi dan baja di angka Rp17 triliun.
Sementara itu, penyerapan investasi hilirisasi di lingkup sektor perkebunan serta kehutanan terdokumentasi di angka Rp48,6 triliun, sedangkan untuk sektor komoditas minyak dan gas bertengger di posisi Rp600 miliar.
Pihak IPS turut mencatat bahwa sebanyak 75,5 persen dari total investasi nasional sepanjang triwulan I 2026 berhasil diwujudkan di luar kawasan Pulau Jawa, terkhusus di area Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang bertindak selaku episentrum ekspansi industri pengolahan mineral.
Merujuk pada pandangan IPS, kecenderungan tren ini membuktikan regulasi hilirisasi mulai memicu kemunculan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di pelbagai wilayah sekaligus memperkokoh aspek pemerataan pembangunan.
Walau demikian, IPS mewanti-wanti pihak eksekutif supaya program hilirisasi tidak mandek pada fase pemrosesan awal komoditas mentah saja.
Prosedur tersebut wajib difokuskan pada pengokohan struktur industri (industrial deepening) lewat ekspansi industri manufaktur dengan nilai jual tinggi, penguasaan aspek teknologi, pemaksimalan produktivitas para pekerja, serta penyolidan sektor industri turunan.
Hasil analisis IPS pun mencatat sektor industri pengolahan berhasil tumbuh di angka 5,04 persen pada triwulan I 2026.
Sayangnya, sektor tersebut dinilai masih dibayangi rentetan kendala, di antaranya tingginya tingkat ketergantungan pada barang impor serta masih minimnya volume ekspor untuk produk manufaktur bernilai tambah tinggi.
Oleh sebab itu, IPS menyodorkan rekomendasi agar pemerintah merawat ritme positif hilirisasi lewat kebijakan investasi yang menelurkan efek produktif bagi struktur perekonomian.
Prosedur tersebut di antaranya dieksekusi dengan memperkuat adopsi transfer teknologi, mendongkrak keikutsertaan industri dalam negeri dalam jaringan rantai pasok dunia, melahirkan lapangan pekerjaan yang bermutu, serta memfokuskan alokasi belanja negara pada program-program yang sanggup mengatrol produktivitas finansial dalam jangka panjang.