JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menaruh harapan besar agar Komisi VIII DPR RI bersedia menyetujui usulan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar 60 persen serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 40 persen untuk musim haji 2027.
Dahnil menyampaikan bahwa pihak Kemenhaj dijadwalkan segera melangsungkan pertemuan bersama Komisi VIII DPR RI guna membahas rancangan skema BPIH dan Bipih tersebut dalam waktu dekat.
"Kami dengan DPR nanti, khususnya Komisi VIII, kami sudah mengajukan skema BPIH. Itu kami harap sama atau turun. Jadi yang dibebankan ke jemaah kami harap itu lebih turun," kat Dahnil dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (2/7/2026).
Menurut penjelasan Dahnil, situasi ekonomi global yang berkembang saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan ibadah haji, terutama memicu terjadinya pembengkakan pada pos biaya operasional akibat lonjakan harga bahan bakar avtur.
"Secara otomatis maka BPIH kami kemungkinan akan naik. Tetapi karena perintah Presiden Prabowo sejak awal untuk memastikan bahwasanya jangan sampai jemaah haji kami di 2027 nanti itu mengalami kesulitan, diberatkan," ucap dia.
Pada pelaksanaan tahun ini saja, kenaikan nilai BPIH sudah mencakup ke seluruh komponen yang dipicu oleh melonjaknya harga avtur beserta penguatan nilai mata uang dollar.
"Avtur naik, dollar yang tahun kemarin itu sekitar Rp 16.500, tahun ini patokan dollar harus naik sekitar 17.500. Jadi dolarnya naik, avturnya naik, kemudian biaya jasa layanan yang ditetapkan Arab Saudi juga naik," kata Dahnil.
Imbas dari situasi tersebut membuat ongkos layanan Masyair, yang di dalamnya termasuk fasilitas penyewaan tenda di Arab Saudi, secara otomatis ikut menyesuaikan tren kenaikan harga yang ada.
"Jadi hampir semua komponen biaya yang membentuk BPIH itu mengalami kenaikan," ujar Dahnil.
Di tengah kondisi perekonomian global yang sedang penuh tantangan ini, Dahnil menegaskan bahwa pihak pemerintah terus berupaya maksimal agar tidak memberikan beban berlebih kepada jemaah haji dalam melunasi Bipih mereka.
"Nanti pembicaraan lebih lanjut tentu yang menentukan bersama dengan DPR. Kami berharap teman-teman di Komisi VIII mendukung penuh karena selama ini komitmen Komisi VIII terkait dengan upaya memastikan jemaah selalu bisa diringankan bebannya," kata dia.