JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar senantiasa berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2026).
Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memantau kondisi fiskal secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, guna memastikan seluruh program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai dengan kapasitas keuangan negara. Menurutnya, kedisiplinan inilah yang membuat pemerintah yakin defisit APBN tidak akan melampaui batas 3 persen PDB, menepis keraguan dari sejumlah pelaku pasar.
"Jadi kami monitor kondisi fiskal setiap minggu, setiap bulan. Dulu sempat ribut kan? Oh, akan lewat lewat. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Analis di pasar bilang, oh lewat 3 persen. Saya bilang, enggak mungkin lewat. Apa hasilnya? Saya potong aja belanjanya, turun kan? Itulah disiplin fiskal. Dan kami strict, mengacu batas 3 persen defisit dari PDB," ujar Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjalankan program prioritas nasional tanpa mengabaikan kesehatan fiskal. Ia pun menyatakan tidak akan ragu memotong anggaran apabila defisit berpotensi melebihi batas yang ditetapkan.
"Jadi itu, perkembangan program prioritas tetap jalan tapi fiskalnya kami kendalikan terus. Kalau melebihi, ya saya potong," ucapnya.
Mengutip siaran pers Kemenkeu, APBN merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat investasi sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan amanat UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan fiskal yang sehat.
"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," kata Purbaya dalam siaran pers, Jumat.
Untuk mendukung target tersebut, APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Dana ini digunakan untuk memperluas akses pendidikan, revitalisasi sekolah, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga memperkuat pembiayaan beasiswa LPDP.
Pemerintah mengarahkan beasiswa LPDP untuk fokus pada bidang prioritas seperti STEM, kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, dan industri strategis.
"Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan. Karena itu, investasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama APBN," tuturnya.
Purbaya menegaskan bahwa menjaga disiplin fiskal adalah prasyarat agar APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber, melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, serta menyediakan ruang untuk transformasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.