JAKARTA - Indonesia dituntut untuk waspada terhadap dampak El Nino tahun 2026 yang datang lebih awal serta diprediksi berlangsung lebih lama. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mencapai 81.077 hektare sepanjang periode Januari hingga Mei 2026.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan bahwa angka karhutla akibat El Nino ini melampaui capaian pada periode yang sama dalam lima tahun terakhir.
"Jadi, ini membuktikan bahwa kami harus mewaspadai El Nino pada tahun 2026," ujar Rohmat dalam kegiatan 'Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan', dikutip dari akun YouTube Kemenhut, Jumat (3/6/2026).
Rohmat menganggap fenomena El Nino yang merupakan siklus empat tahunan dengan kemarau panjang hingga 2027 menjadi tantangan berat dalam penanganan degradasi hutan dan lahan. Ia mengimbau semua pihak berkolaborasi mencegah karhutla agar tidak memperparah degradasi lahan.
Rehabilitasi kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), terutama di sekitar mata air dan waduk, harus menjadi prioritas agar dampak kekeringan akibat El Nino dapat diminimalisir.
Ketersediaan embung juga harus diutamakan, serta pemanfaatan musim hujan untuk mengoptimalkan penanaman pohon. Selain itu, praktik pengelolaan lahan tanpa membakar (zero burning) juga perlu diperbaiki.
"Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengingatkan kami bahwa badai siklon dengan curah hujan sangat tinggi itu bisa terjadi di mana pun lokasi di Indonesia," tutur Rohmat.
Rehabilitasi hutan maupun penerapan konservasi tanah dan air harus memprioritaskan kawasan hulu, baik di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL) yang berdekatan dengan pemukiman.
"Ini harus menjadi lokasi-lokasi zona merah yang menjadi sasaran rehabilitasi hutan dan lahan karena memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi," ucapnya.
Rohmat juga menyoroti pentingnya integrasi sistem peringatan dini (early warning) yang terhubung langsung dengan pemukiman di bawah hulu DAS untuk meminimalkan dampak bencana.
"Kami perlu memperkuat sistem pemantauan dan early warning (peringatan dini) supaya tidak ada lagi kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa atau zero accident, zero victim," ucapnya.
Kemenhut mencatat terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang mendesak untuk direhabilitasi. Data tersebut terdiri dari 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan. Sepanjang 2015-2025, Kemenhut telah merehabilitasi 2 juta hektare lahan melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Seperti kami ketahui bersama, upaya memulihkan lahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan," tutur Rohmat.
Rehabilitasi ini bertujuan memulihkan fungsi ekologis melalui penanaman pohon dan restorasi ekosistem untuk menjaga ketersediaan air serta kesuburan tanah, yang juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.