JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh memandang usulan ongkos TransJabodetabek senilai Rp 10.000 masih musti ditelaah lebih mendalam sebelum diaplikasikan.
Menurut Nova, pemerintah wajib mencermati hasil riset secara komprehensif supanya ongkos yang diputuskan selaras dengan keadaan masyarakat, terkhusus para komuter yang saban hari bermobilisasi dari wilayah penyangga ke Jakarta.
"Kalau Rp 10.000 itu saya masih mau tunggu hasil kajiannya seperti apa. Karena ini kan pull and push strategy. Kami mendorong pekerja dari luar Jakarta supaya lebih mudah bolak-balik ke Jakarta, termasuk ke bandara," kata Nova, Senin (6/7/2026).
Ia menilai pemastian nominal ongkos tidak dapat diketuk begitu saja tanpa menimbang imbasnya bagi warga.
"Saya rasa beban Rp 10.000 nanti coba saya lihat dulu kajiannya seperti apa,” lanjut dia.
Kendati demikian, Nova menganggap besaran Rp 10.000 masih terhitung logis bila disandingkan dengan ongkos perjalanan memakai kendaraan privat ataupun moda transportasi yang lain.
"Kalau kami pikir saja, bensin satu liter sekarang sudah berapa? Parkir saja sekarang sejam sudah Rp 5.000. Belum lagi susah nyari parkirnya,” katanya.
Namun, sebelum harga itu diresmikan, Nova mengimbau pemerintah terlebih dahulu mengeskalasi jumlah fasilitas park and ride di kota-kota satelit Jakarta, semisal Bogor, Bekasi, dan kawasan lainnya. Menurut dia, sarana tersebut krusial agar masyarakat mempunyai tempat menaruh kendaraan privat sebelum meneruskan mobilisasi menumpangi TransJabodetabek.
"Tapi memang pesan saya nanti kalau tarif dinaikkan, kami juga harus pikirkan TOD-TOD yang ada di wilayah Bogor. Orang sekarang kan mikir mau taruh motor atau kendaraannya di mana,” katanya.
Nova memberikan sampel fasilitas park and ride yang beroperasi di area MRT Lebak Bulus. Menurut dia, skema sejenis dapat diaplikasikan di kota penopang sehingga publik lebih gampang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
"Misalnya dari rumah di Bogor mau ke Jakarta, nanti motornya ditaruh di mana? Nah ini harus dipikirkan juga park and ride-nya,” ujarnya.
Ia mengimbuhkan, pengadaan sarana park and ride tidak dapat semata dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, dibutuhkan sinergi bersama pemerintah daerah di wilayah sekitar kota agar keterpaduan angkutan publik dapat beroperasi kian maksimal.
"Bisa kolaborasi sama pemerintah daerah Bekasi, Bogor, dan lainnya. Itu bagus,” tutur Nova.