JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjamin bahwa jalannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berlangsung akuntabel melalui implementasi skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT).
Dalam keterangannya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara menjelaskan bahwa metode tersebut memberikan kebebasan bagi warga untuk membandingkan harga bahan bangunan sekaligus melakukan tawar-menawar dengan pihak toko, sehingga kelebihan dana anggaran bisa diserahkan kembali kepada warga.
"(Dalam skema PTT) ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu kami supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat," katanya.
Ia mengemukakan bahwa pihak kementerian turut memberikan bantuan tambahan berupa cat pada program BSPS di Sumedang, sehingga tercipta penghematan biaya berkisar Rp6 juta yang bisa dipakai oleh warga untuk melengkapi kebutuhan rumah mereka.
"Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kita bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP memaparkan bahwa pihaknya telah menyalurkan sebanyak 2.060 unit bantuan BSPS di Sumedang pada 2026 yang tersebar di 187 desa dalam 26 kecamatan, di mana jumlah ini melonjak drastis dari tahun lalu yang hanya berkisar 300 unit.
Ia menambahkan bahwa agenda BSPS bukan sekadar merenovasi mutu kediaman masyarakat kelas bawah, melainkan ikut memutar roda ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga tukang, petugas pendamping, pengemudi angkutan, sektor kuliner, UMKM, hingga pemilik toko bahan bangunan.
"Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan kalau ada viralkan foto atau video, lalu laporkan," katanya.
Di sisi lain, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memaparkan bahwa jajaran pemerintah daerah ikut memadukan program BSPS dengan kegiatan kursus di Balai Latihan Kerja (BLK), fasilitas Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), jaminan pendidikan anak, hingga jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
"Tidak sekadar memperbaiki rumah juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat," katanya.
Dony mengharapkan perpaduan berbagai program lintas sektor ini dapat mendongkrak pemasokan finansial bagi keluarga penerima manfaat, sekaligus mendukung penuh akselerasi pemda dalam mengentaskan kemiskinan secara permanen.