JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memperkuat integritas sumber daya manusia (SDM) mereka. Langkah tersebut dilakukan lewat agenda Pembinaan Mental Nasional (Bintalnas) demi mengoptimalkan pelayanan publik.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Jakarta pada Rabu menegaskan bahwa nilai integritas menjadi hal krusial bagi instansinya. Terlebih lagi, BPOM mengemban tanggung jawab penuh mulai dari fase pre-market hingga post-market, yang mencakup pendampingan, pengawasan, hingga penindakan hukum.
Dia menyebutkan bahwa lingkungan kerja BPOM bersinggungan langsung dengan berbagai pihak luar, mulai dari masyarakat umum hingga pelaku industri berskala besar.
"Sebagai pintu gerbang, sebagai pengayom terdepan dalam hal obat dan makanan, maka tentu kami sebagai penjamin keamanan, menjamin kualitas, dan menjamin hasil dari semua produk yang sampai ke masyarakat tadi, maka tentu harus dimulai lewat apa yang disebut dengan integritas, kualitas, semangat, dan motivasi dari seluruh pegawai kami," katanya.
Pada tahun 2025, tercatat ada 783 orang yang diterima dan diangkat sebagai PNS di lingkungan BPOM. Ditambah lagi dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai sekitar 400 orang, sehingga akumulasi totalnya menyentuh angka 1.294 pegawai baru.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, mengapresiasi langkah strategis dari BPOM tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindakan nyata untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi pemerintah.
"Dari kami saat ini sudah mengimplementasikan SMART dan SIKENCUR, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Alhamdulillah sudah dapat ISO 37001. Dan kami juga mengimplementasikan Sistem Kendali Kecurangan," katanya.
Pihaknya turut membagikan pengalaman kepada jajaran pegawai BPOM mengenai penerapan sistem antikecurangan yang telah berjalan sukses tersebut.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengutarakan bahwa etos pelayanan publik yang profesional serta memiliki integritas tinggi merupakan fondasi dasar dalam skema pencegahan tindakan korupsi.
Bagi Amir, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan aspek hukuman ataupun penindakan hukum semata.
Menurutnya, terdapat dua instrumen krusial lain yang wajib dijalankan, yakni pembenahan tata kelola lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penguatan seluruh sistem kerja yang ada.
"Tapi kuncinya pendekatan pertama adalah penguatan individu yang berintegritas. Hari ini adalah start penting bahwa sistem bagaimana pun, penegakan disiplin bagaimana pun, penindakan seperti apa pun, tidak akan bisa berjalan kalau kuncinya manusianya, individu pegawainya tidak dijaga," katanya.
Oleh karena itu, dia memberikan pujian tinggi terhadap pelaksanaan forum pembinaan ini. Agenda tersebut dinilai sangat vital dalam mendorong pemulihan sistem, reformasi birokrasi, serta mendongkrak mutu pelayanan publik secara menyeluruh.