Potensi kenaikan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi perhatian serius bagi perbankan dan pengamat ekonomi di Indonesia. Setelah mengalami peningkatan sepanjang tahun lalu, tren ini diperkirakan masih akan terus berlanjut. Berbagai faktor ekonomi dan kebijakan menjadi pemicu meningkatnya risiko kredit bermasalah di sektor ini.
Menurut data terbaru yang dirilis oleh Statistik Perbankan Indonesia, NPL KPR mengalami kenaikan hingga 3,2% per Desember 2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang berada di angka 2,9%. Meskipun kenaikan persentase tersebut terlihat kecil, namun dalam hal volume, nilainya cukup signifikan mengingat besarnya portofolio kredit properti yang dimiliki perbankan tanah air.
Tingginya NPL KPR ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tekanan kondisi ekonomi global yang berdampak pada kemampuan membayar debitur. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi dua faktor yang saling berkontribusi. Suku bunga acuan yang tinggi memaksa bank untuk menaikkan suku bunga kredit, termasuk KPR, yang pada akhirnya membebani debitur.
"Dengan naiknya suku bunga, cicilan per bulan yang harus dibayar oleh debitur juga meningkat. Bagi sebagian debitur, ini menjadi beban tambahan yang cukup berat dalam kondisi ekonomi yang belum stabil," ujar Ahmad Fauzi, seorang analis perbankan di Jakarta.
Selain itu, faktor lain yang ikut berkontribusi adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa memaksa masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran lebih besar pada kebutuhan pokok, sehingga mengurangi kapasitas untuk membayar cicilan KPR.
Pemerintah dan pihak perbankan telah melakukan berbagai upaya untuk meredam peningkatan NPL ini. Di antaranya adalah dengan menawarkan program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak. Program ini sebelumnya sudah berjalan selama masa pandemi Covid-19 dan diperpanjang hingga situasi ekonomi mulai membaik. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih menjadi bahan diskusi.
"Restrukturisasi kredit memang membantu menurunkan tekanan bagi debitur dalam jangka pendek, tetapi perlu dibarengi dengan pemulihan ekonomi secara menyeluruh agar benar-benar efektif," kata Susiati Dewi, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.
Beberapa bank besar telah menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi kenaikan NPL ini dengan memperkuat cadangan kerugian dan melakukan penilaian risiko yang lebih ketat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan perbankan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
"Dalam situasi ekonomi yang menantang seperti saat ini, penting bagi perbankan untuk bersikap proaktif dalam memitigasi risiko agar tetap bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional," terang Budi Santoso, Direktur Keuangan salah satu bank BUMN terkemuka di Indonesia.
Pemerintah juga didorong untuk memberikan dukungan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka menstabilkan ekonomi domestik. Langkah seperti subsidi bunga, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan daya beli masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini.
Kedepan, prospek sektor properti memang masih optimis, namun dibutuhkan langkah-langkah terukur untuk menjaga kestabilannya. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kredit, sementara perbankan diharapkan terus berinovasi menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan konsumen.
Secara keseluruhan, meski ada tantangan yang signifikan, sektor KPR di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Namun, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat diperlukan agar pertumbuhan tersebut dapat terwujud dengan sehat dan berkelanjutan. Mewujudkan ekosistem properti yang stabil bukan hanya tugas perbankan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Dengan pemantauan yang ketat dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi global, pelaku ekonomi diharapkan dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah dan membuka lebih banyak peluang bagi pertumbuhan sektor ini. Dukungan kebijakan yang solid serta partisipasi aktif seluruh pihak akan menjadi kunci dalam menjaga momentum positif di industri properti tanah air.