JAKARTA - Upaya mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara mendapat dorongan baru. Pemerintah pusat resmi menambah kuota Program 3 Juta Rumah sebanyak 5.000 unit untuk wilayah tersebut.
Kebijakan ini disambut positif oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menilai tambahan tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.
Kuota KPR FLPP Sumatera Utara Naik Jadi 20.000 Unit
Bobby Nasution menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, atas keputusan penambahan kuota tersebut. Menurutnya, penambahan ini menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
"Kita sangat berterima kasih kepada pak menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini," ujar Bobby seusai menghadiri sosialisasi program perumahan di Medan, Kamis.
Dengan tambahan tersebut, total kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah Sumut meningkat dari 15.000 menjadi 20.000 unit. Kenaikan ini disebut menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam sejarah pelaksanaan program FLPP di daerah tersebut.
Penambahan kuota ini disetujui langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait setelah mendengar usulan dari Gubernur Bobby Nasution untuk peningkatan kuota tahun depan. Namun, Maruarar memutuskan untuk tidak menunda dan merealisasikannya tahun ini juga.
Kesiapan Daerah dan Dukungan Sektor Pembangunan Perumahan
Gubernur Bobby memastikan seluruh pihak di daerah siap menjalankan program tersebut, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pemasok bahan bangunan. Ia optimistis target tambahan rumah tersebut bisa segera terealisasi sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.
"Developer, kontraktor hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap. Jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai," tegas Bobby.
Menurutnya, ketersediaan hunian menjadi kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan data, masih terdapat kesenjangan perumahan nasional atau backlog mencapai sekitar 938.217 rumah tangga.
Bobby menilai, tambahan kuota ini menjadi kesempatan emas untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat Sumut. Ia berharap program ini mampu mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup warga di berbagai kabupaten dan kota.
"Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang layak huni. Jadi, harus kejar agar masyarakat kita segera memiliki tempat tinggal yang layak," ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Kunci Keberhasilan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak dalam mencapai target pembangunan rumah bersubsidi tersebut. Ia menekankan, keberhasilan program ini hanya bisa dicapai melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.
"Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti pak gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya," ujar Maruarar.
Ia juga menegaskan bahwa program 3 Juta Rumah bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi yang terlibat di dalamnya. Melalui proyek ini, diharapkan sektor-sektor pendukung seperti industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga sektor perbankan dapat tumbuh bersamaan.
"Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas. Ada penjual material, kontraktor, developer hingga perbankan. Seperti saat ini, BRI permudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan," jelasnya.
Selain memperkuat sektor perumahan, Maruarar menilai kebijakan ini dapat menjadi pemicu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan banyak pihak, aktivitas ekonomi akan meningkat melalui permintaan bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga pembiayaan perbankan.
Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi di Medan, menyampaikan pandangannya terkait dampak ekonomi dari program tersebut. Ia menyebut sektor perumahan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional karena melibatkan berbagai lini industri dan tenaga kerja.
"Program 3 Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat," kata Tito.
Menurut Tito, keberhasilan program ini tidak hanya akan memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan industri terkait. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Ia juga mengingatkan bahwa percepatan realisasi pembangunan rumah bersubsidi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Hal itu penting agar kualitas bangunan tetap terjaga dan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tito mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif memfasilitasi proses perizinan, penyediaan lahan, dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan aturan dan standar teknis yang berlaku.
Akselerasi Pembangunan Hunian Layak untuk Masyarakat Sumut
Tambahan kuota rumah subsidi bagi Sumatera Utara menjadi sinyal positif bagi upaya penyediaan hunian layak di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan secara nasional.
Bobby Nasution memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung implementasi program tersebut dengan memberikan kemudahan perizinan dan pengawasan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini untuk memastikan seluruh masyarakat Sumut dapat menikmati manfaatnya.
“Ini bukan hanya soal menambah jumlah rumah, tetapi bagaimana kita memastikan masyarakat bisa hidup layak dan memiliki tempat tinggal yang aman,” kata Bobby.
Melalui tambahan kuota 5.000 unit rumah bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis mampu memperkecil kesenjangan kepemilikan hunian sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat, Sumut diharapkan dapat menjadi contoh nyata pelaksanaan program perumahan rakyat yang efektif dan berkelanjutan.