JAKARTA - Di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan pengusaha nasional memilih bersikap tenang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tidak khawatir soal langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menyasar penguatan dominasi BUMN lewat BPI Danantara dari sektor swasta.
Dominasi tersebut tecermin dalam rencana pengalihan aset milik swasta ke perusahaan pelat merah, terutama pada sektor tambang di wilayah Sumatra beberapa waktu lalu. Selain itu, rencana pembentukan BUMN tekstil juga sebelumnya dinilai berpotensi merugikan swasta.
"Itu adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong spending better. Bagaimana pemerintah lebih membelanjakan uangnya untuk jadi daya ungkit maksimal," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Ajib Hamdani di sela Bloomberg Economic Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Jumat, 13 Februari 2026.
Menurut Ajib, kebijakan tersebut perlu dilihat dalam konteks penguatan efektivitas belanja negara. Ia menilai pemerintah tengah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal.
Sentralisasi Anggaran dan Dampaknya bagi Daerah
Selain dominasi BUMN, Ajib juga mencontohkan langkah sentralisasi keuangan ala Prabowo yang tercermin dalam kebijakan pemotongan anggaran belanja transfer ke daerah (TKD) dalam APBN tahun ini. Nilai pemotongan tersebut disebut menyusut lebih dari Rp260 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Meski membuat Pemerintah Daerah (Pemda) dirugikan, ia menilai dalam jangka panjang kebijakan itu dapat mendorong transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia menyebut kebocoran anggaran yang selama ini terjadi perlu ditekan melalui pengawasan yang lebih terpusat.
"Ini memang menyisakan pekerjaan rumah buat Pemda, tapi sebenarnya untuk jangka panjang, ini relatif lebih terkontrol untuk masalah efisiensi, efektivitas, maupun transparansi. Itu yang kita harapkan sebetulnya," tutur dia.
Ia juga menyampaikan pesan kepada pemerintah daerah agar tidak merespons sentralisasi tersebut dengan kebijakan yang justru membebani pelaku usaha. Dunia usaha diharapkan tidak menjadi pihak yang menanggung dampak tambahan dari penyesuaian fiskal daerah.
"Tapi, pesan dunia tetap, kalaupun ada sentralisasi keuangan pusat, jangan kemudian pemerintah daerah mendorong pajak-pajak bersifat baru, yang kemudian membebani dunia usaha."
Kekhawatiran Industri Tekstil terhadap Rencana BUMN Baru
Berbeda dengan Apindo yang cenderung tidak khawatir, pelaku industri tekstil menyampaikan pandangan berbeda. Kalangan industri tekstil sempat mengkhawatirkan rencana kehadiran BUMN tekstil yang tengah direncanakan pemerintah akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri swasta dalam negeri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menilai perusahaan pelat merah tersebut akan menjadi pemain dominan dalam rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri. Ia berpendapat dominasi itu terjadi karena BUMN dilindungi oleh negara.
"Kami sebut ini akan menjadi predatory industry gitu. Pemerintah justru memakan industri-industri swasta melalui monster yang namanya BUMN itu," ujar Danang dalam kesempatan terpisah.
Menurutnya, dengan dukungan modal besar dan perlindungan negara, BUMN tekstil berpotensi mendominasi pasar dalam negeri. Situasi tersebut dinilai bisa menggerus pangsa pasar yang selama ini dikuasai pelaku usaha swasta.
Dengan begitu, kata Danang, bukan tidak mungkin BUMN tekstil tersebut akan dengan mudah mengambil pangsa pasar produk tekstil swasta di dalam negeri. Apalagi saat ini industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan yang cukup berat.
Ia menambahkan bahwa pada saat yang sama, pemerintah dinilai belum cukup maksimal dalam memberantas mafia impor barang ilegal di sektor tekstil. Kondisi ini turut menekan persaingan usaha yang tidak adil di pasar domestik.
"Ketika pemerintah melahirkan BUMN dengan modal yang sangat besar dan dilindungi negara, ini akan menjadi dominan di market pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti seragam dan lainnya," tutur dia.
Danang menilai dominasi tersebut akan membuat BUMN lebih mudah memenangkan proyek pengadaan pemerintah. Sementara itu, pelaku usaha swasta berisiko tersisih secara bertahap.
"Jadi kantong kiri kantong kanan yang pemerintah lakukan. Nah kemudian ke mana industri yang menghasilkan barang-barang tersebut? Akhirnya tersingkir secara alami."
Dinamika Kebijakan dan Tantangan Dunia Usaha
Perbedaan pandangan antara Apindo dan pelaku industri tekstil mencerminkan dinamika dunia usaha terhadap kebijakan penguatan BUMN. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja negara.
Di sisi lain, sebagian pelaku usaha khawatir terhadap potensi distorsi pasar akibat dominasi perusahaan pelat merah. Kekhawatiran itu terutama muncul pada sektor yang bersinggungan langsung dengan proyek pemerintah.
Kebijakan sentralisasi keuangan dan pembentukan BUMN baru menjadi isu strategis dalam peta ekonomi nasional 2026. Dunia usaha berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara peran negara dan ruang kompetisi yang sehat bagi sektor swasta.
