Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi sorotan publik dengan meningkatnya aktivitas angkutan batu bara yang kerap melintasi jalan nasional di wilayah tersebut. Kondisi ini tak pelak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan lalu lintas sehari-hari. Menyikapi hal ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan tak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.

Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, Yusperi, menyatakan bahwa keluhan dari masyarakat mengenai intensitas angkutan batu bara yang semakin meningkat telah menjadi perhatian serius mereka. "Keluhan masyarakat terkait angkutan batu bara ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) HSS agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik,” ungkap Yusperi pada Rabu, 22 Januari 2025.

Koordinasi Antar Instansi untuk Solusi

Persoalan angkutan batu bara ini memang tak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut ketertiban, penggunaan jalan nasional yang berlebihan untuk angkutan berat juga berpotensi menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan yang dibiayai oleh anggaran negara. Karenanya, Yusperi dan koleganya di Komisi III menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi yang tepat.

Yusperi juga menyinggung keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2008 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi operasional angkutan batu bara ini. “Karena ini Perda Provinsi maka pihak Provinsi lah yang seharusnya menindaklanjutinya,” katanya. Ia menekankan bahwa peraturan yang sudah ada harus dipatuhi oleh semua pihak demi kebaikan bersama.

Peran DPRD dan Atensi Khusus

Muhammad Rizali, anggota Komisi III DPRD HSS lainnya, turut memberikan pandangan terkait situasi ini. Menurut Rizali, pihaknya telah berinisiatif melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan Komisi II DPRD Kalsel untuk membicarakan lebih lanjut mengenai angkutan batu bara yang melintasi banyak kabupaten dan berada di jalur jalan nasional.

“Karena angkutan itu melintasi beberapa kabupaten dan semuanya merupakan jalan nasional, sehingga tidak ada aset daerah kita yang dirugikan,” jelas Rizali. Walaupun secara aset daerah HSS tidak dirugikan, namun pihak DPRD HSS tetap ingin memediasi keluhan dari warga agar masukan mereka juga didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Ketaatan pada Peraturan dan Kepedulian terhadap Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri, lalu lintas kendaraan berat seperti truk angkutan batu bara ini dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain berisiko merusak jalan, angkutan berat semacam itu juga dapat membahayakan pengendara lain jika tidak diatur dengan baik. Karenanya, perhatian dan kepedulian pemerintah serta legislatif menjadi krusial dalam hal ini.

“Pada prinsipnya kita harus patuh dan tunduk pada peraturan yang di atas, namun kita juga harus bisa mencarikan solusi yang terbaik. Maka dari itu permasalahan ini juga sudah menjadi atensi dari DPRD Kalsel,” pungkas Rizali. Dengan demikian, terdapat harapan bahwa koordinasi yang baik antara DPRD HSS, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan kebijakan atau langkah yang efektif dalam menyelesaikan persoalan ini.

Masalah maraknya angkutan batu bara di HSS bukan hanya sekadar isu lokal, tetapi menyangkut tata kelola jalan nasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya langkah cepat dari DPRD HSS dan koordinasi lintas daerah, diharapkan akan ada kebijakan terpadu yang dapat mengatasi keluhan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas serta kelestarian infrastruktur jalan.

Sebagai penutup, kasus ini juga menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah pemerintahan harus responsif terhadap keluhan rakyatnya. Harapannya, dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan memberikan kenyamanan kembali untuk semua pengguna jalan nasional yang ada di HSS dan sekitarnya.