JAKARTA - Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) merupakan program pemerintah yang menjamin layanan kesehatan bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Seluruh iuran peserta dibayar penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.
Dengan mekanisme ini, peserta tidak perlu membayar iuran mandiri seperti peserta BPJS reguler. Hal ini bertujuan agar semua warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Program PBI-JK menjadi salah satu wujud perlindungan sosial pemerintah untuk menjangkau masyarakat rentan. Pemerintah menekankan pentingnya pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran.
Siapa yang Berhak Menerima PBI-JK
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, program PBI diperuntukkan bagi dua kelompok utama. Pertama, fakir miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan dasar.
Kedua, masyarakat tidak mampu, yakni kelompok dengan penghasilan pas-pasan yang tidak sanggup membayar iuran BPJS. Dengan pembagian kategori ini, pemerintah memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi ekonomi penerima.
Anak-anak dari peserta PBI secara otomatis terdaftar sebagai peserta. Selain itu, peserta non-PBI yang memiliki tunggakan iuran juga dapat dialihkan ke program PBI bila memenuhi syarat.
Warga yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dimasukkan ke daftar penerima. Hal ini menjadi langkah penting agar cakupan program semakin luas.
Persyaratan Administratif Pendaftaran PBI-JK
Calon peserta PBI wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif. Mereka harus berkewarganegaraan Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil, dan tercatat dalam DTKS.
Persyaratan ini diperlukan untuk memastikan keabsahan data penerima dan menghindari tumpang tindih dengan program lain. Pemerintah menegaskan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara cermat agar bantuan tepat sasaran.
Status kepesertaan baru berlaku setelah pendaftaran ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai ketetapan Menteri Sosial. Hal ini menjadi tahap final agar penerima resmi mendapatkan hak pelayanan kesehatan.
Mekanisme Pendaftaran PBI-JK
Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos. Calon peserta perlu mengunduh aplikasi, membuat akun, dan mengisi data pribadi seperti Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan email.
Setelah itu, peserta harus mengunggah foto KTP dan swafoto dengan KTP untuk proses verifikasi. Selanjutnya, pilih menu “Daftar Usulan” lalu klik “Tambahkan Usulan” dan lengkapi data sesuai KK dan KTP.
Data yang diajukan akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan sebagai penerima. Pemerintah menekankan agar dokumen pendukung disiapkan dengan lengkap untuk mempercepat proses verifikasi.
Manfaat dan Tujuan Program PBI-JK
Program PBI-JK memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama fakir miskin dan warga tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Peserta bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus membayar iuran, sehingga beban biaya berkurang.
Selain itu, PBI-JK diharapkan mendorong masyarakat rentan untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kesakitan di kalangan miskin.
Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan data penerima selalu diperbarui. Dengan cara ini, bantuan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berkelanjutan.
Langkah Pemerintah Memperluas Cakupan PBI-JK
Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat yang memenuhi syarat segera mendaftar. Hal ini penting agar verifikasi dan validasi data dapat dilakukan sebelum program mulai berjalan.
Selain itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan warga yang belum tercatat dalam DTKS. Upaya ini akan memperluas cakupan penerima dan menjamin warga rentan tetap memperoleh hak layanan kesehatan.
Program PBI-JK juga dapat menampung peserta non-PBI yang menunggak iuran, selama mereka memenuhi syarat. Mekanisme ini membantu mereka tetap mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa membebani keuangan keluarga.
PBI-JK adalah salah satu program jaminan kesehatan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah bagi fakir miskin dan warga tidak mampu. Peserta tidak membayar iuran mandiri, sehingga layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan finansial.
Dengan pendaftaran daring melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat mengajukan diri secara mudah. Pemerintah menekankan pentingnya validasi data dan peran aktif pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan dan menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga. Pemerintah juga berkomitmen memperluas cakupan PBI-JK agar lebih banyak warga tidak mampu mendapatkan perlindungan kesehatan.
