VISIENERGI.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan meminta pemerintah memperhatikan pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara agar tidak mengganggu pasokan ke pembangkit listrik. Kekhawatiran itu muncul dalam Raker Komisi XII bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (16/9). Menteri ESDM memastikan tidak ada persoalan RKAB batu bara yang berkaitan dengan pasokan PLN saat ini.
Kekhawatiran Rochmad terutama soal risiko pemadaman listrik jika pasokan ke PT PLN (Persero) terganggu. Ia meminta Menteri ESDM turun tangan agar pengaturan RKAB batu bara kembali normal.
"Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik. Hati-hati mengenai RKAB batu bara. Saya kira perlu dukungan dari Pak Menteri mengenai RKAB batu bara supaya kembali normal," ujar Rochmad dalam Raker Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Rabu (16/9).
Bahlil: Tidak Ada Isu RKAB dengan PLN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah ada persoalan RKAB batu bara yang berkaitan dengan pasokan PLN. Menurut dia, pengadaan batu bara untuk PLN saat ini berjalan tanpa kendala berarti.
"Menyangkut dengan RKAB, kalau RKAB batu bara tidak ada isu lagi menyangkut dengan PLN," kata Bahlil dalam forum yang sama.
Pemerintah, lanjut Bahlil, sudah mengambil langkah konkret untuk memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM kini merangkap sebagai VP Pengadaan Batu Bara PLN.
"Sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP pengadaan batu bara karena kerjaan batu bara untuk PLN sekarang dikerjakan oleh Dirjen (Minerba)," ujarnya.
Pemadaman di Kalimantan dan Sulawesi Bukan Efek RKAB
Bahlil menegaskan pemadaman listrik tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kebijakan RKAB batu bara. Ia mencontohkan kondisi kelistrikan di Kalimantan dan Sulawesi yang dipicu penurunan kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat debit air rendah.
"Hampir tiap hari supaya kalau lampu mati, alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja. Apa urusannya lampu mati di Kalimantan dan Sulawesi itu enggak ada urusan dengan RKAB, karena memang di sana adalah PLTA," jelasnya.
Fenomena El Nino dan minimnya ketersediaan air membuat kontribusi pembangkit di kedua wilayah itu menurun. Dari kapasitas sekitar 400 megawatt (MW), daya yang bisa beroperasi hanya sekitar 200–250 MW.
"El Nino kemudian airnya rendah, kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 200–250 MW. Jadi kekurangan di sana," katanya.
Antisipasi Sistem Kelistrikan Perlu Diperkuat
Meski membantah kaitan RKAB dengan pemadaman, Bahlil mengakui PLN perlu memperkuat langkah antisipasi. Pengelolaan sistem kelistrikan, menurut dia, harus dilakukan bersama-sama untuk mencegah gangguan pasokan.
"Memang ini kesalahan kita juga, antisipasi dari PLN-nya harus dilakukan secara bersama-sama," pungkas Bahlil.
Polemik RKAB batu bara menyangkut kepastian pasokan bahan bakar bagi PLTU, yang masih menjadi tulang punggung bauran energi nasional. Kepastian produksi dan pengiriman batu bara ke PLN menjadi kunci menjaga keandalan listrik, terutama saat cuaca ekstrem menekan pasokan dari pembangkit air.
