JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk bergerak secara menyeluruh (all out) bersama jajarannya dalam meneliti dan menindak potensi tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Kepala Negara berpandangan bahwa tindakan administratif berupa pencabutan izin operasional semata tidak akan memicu efek jera yang memadai bagi korporasi yang terbukti membakar lahan.
"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kami tindak. Kami tidak bisa lagi toleransi soal ini," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tuntutan tegas kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan Presiden sewaktu memimpin agenda rapat terbatas secara gabungan (hybrid) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (16/9).
Pada kesempatan itu, Presiden menyerap pemaparan kondisi terkini terkait upaya pemadaman karhutla di Sumatera dan Kalimantan, sekaligus mematangkan skenario pencegahan untuk kurun waktu satu setengah bulan mendatang yang diprediksi masih berada pada masa rentan.
Di samping itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak akan lagi membuka ruang kompromi maupun ampunan bagi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.
"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kami harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kami selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," ujar Presiden.
Usai mengarahkan tugas khusus bagi Kapolri, Presiden pun mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar menjaga kesiapsiagaan tinggi mengingat potensi ancaman karhutla yang masih membayangi.
"Kami harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kami sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh," kata Prabowo.
Agenda pembahasan penanganan karhutla tersebut dihadiri oleh sederet pejabat tinggi negara, baik secara tatap muka maupun melalui sambungan jarak jauh. Di antara jajaran yang hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Selanjutnya, turut hadir Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
