JAKARTA - Mekanisme pelunasan utang proyek kereta cepat Whoosh masuk ke dalam agenda pembahasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ketika berjumpa dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie.
"Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu," kata Luhut kepada ANTARA di Beijing, Jumat (18/9).
Luhut melangsungkan kunjungan di China pada 15-18 September guna menghadiri berbagai agenda. Pertemuan itu mencakup partisipasi dalam China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou.
Luhut juga berjumpa dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekjen Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, dan mengisi kuliah umum di Universitas Tsinghua.
"Karena kami tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kami juga, harus ada yang 'follow up' teknis dan kami bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kami (di Kemenkomarves) jadi saya tahu, lalu juga Pak Airlangga Menko Perekonomian juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfimasi dan menteri keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu," kata Luhut menjelaskan.
Luhut merasa sangat yakin bahwa pihak-pihak yang berwenang dalam urusan pelunasan utang Whoosh kini telah terintegrasi dengan baik.
"Karena Presiden sudah kasih 'green light' tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke China) karena perkawanan (dengan pejabat China) jadi kelihatannya akan berjalan lancar," ujar Luhut menambahkan.
Luhut turut memastikan bahwa pihak China sama sekali tidak merasa keberatan mengenai skema penyelesaian utang Whoosh tersebut.
"Tidak ada masalah, dan kalau kami lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kami karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat China)'," papar Luhut.
Selain itu, Luhut turut mengutarakan bahwa menyangkut kelanjutan proyek kereta cepat ini, Presiden Prabowo harus menentukan menteri koordinator yang bertanggung jawab.
"Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu," katanya.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menerapkan sistem cicilan.
Skema cicilan ini bernilai sekitar Rp1 triliun setiap tahunnya dengan jangka waktu atau tenor yang mencapai 80 tahun. Ia menganggap beban dari skema ini relatif lebih ringan sehingga masih sanggup ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah mempunyai rencana untuk mengambil alih kepemilikan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang selama ini dipegang oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Sementara itu, porsi 40 persen saham lainnya akan tetap dimiliki oleh konsorsium asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Saat ini, pihak Kementerian Keuangan sedang melakukan tahap uji kelayakan atau due diligence serta evaluasi terhadap nilai saham PSBI yang rencananya akan dialihkan.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani meyakinkan bahwa proses pengambilalihan hak kelola PT KCIC ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berlanjut.
Proses tersebut dikonfirmasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi pergantian pimpinan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.